Harry Azhar Azis News

Harry Azhar Azis News: News could be facts or opinions, understanding news is rationally and emotionally important

Kamis, 31 Maret 2011

Soal tandatangan di uang kertas

http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/63500/Golkar-setuju-tanda-tangan-pemerintah-tertera-di-uang-kertas
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 10.52 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

DIPA dari APBN harus dibuat terbuka untuk publik

http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4353
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 10.04 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Senin, 28 Maret 2011

Potensi kehilangan penerimaan pajak bs mencapai rp 100T di 2011

http://iress.web.id/2011/03/rp-100-t-potensi-pajak-hilang/
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 17.32 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Minggu, 13 Maret 2011

Mengatasi pengangguran berarti mengatasi kemiskinan

http://padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=26257
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 08.40 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Kamis, 10 Maret 2011

Subsidi dan harga BBM telah menjadi masalah politik, bukan sekedar ekonomi

http://rol.republika.co.id/koran/14/130596/APBN_Terancam_Defisit_Rp_17_Triliun
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 00.00 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Selasa, 08 Maret 2011

Revisi APBN 2011 tampaknya tidak terhindarkan..

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/03/08/79689/APBNP-Disarankan-Dipercepat
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 02.47 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Pergantian Anggota BPK hrs sesuai prosedur UU

http://www.detikfinance.com/read/2011/03/08/154224/1587018/4/komisi-xi-dpr-tunggu-pernyataan-bpk-soal-nasib-nurlif
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 02.23 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Sebelum OJK terbentuk, BI tetap berfungsi mengawasi bank sesuai Psl 35 UU 3/2004 ttg BI

http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/03/07/brk,20110307-318068,id.html
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 02.21 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Minggu, 06 Maret 2011

Kasus Indomie layak diperhatikan

http://nasional.kompas.com/read/2010/10/13/17082224/Harry.Kasus.Indomie.Harus.Diperhatikan-5
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 09.02 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

ternyata Pemerintah dan DPR blm ada kata sepakat soal DK OJK

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/10/1936009/17.Desember..RUU.OJK.Mungkin.Disahkan
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 09.01 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Sabtu, 05 Maret 2011

Buku APBD bukan rahasia negara, krn itu wajib diketahui oleh masyarakat

http://www.haluankepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5501:buku-apbd-bukan-rahasia-negara-&catid=3:tanjungpinang&Itemid=2
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 10.10 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Pelantikan Kahmi Kepri 2011-2016

http://www.haluankepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9195:pkmw-kahmi-kepri-dikukuhkan&catid=1:batam&Itemid=34
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 10.05 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Bila dikelola baik, pajak daerah justru membantu rakyat, bukan memberatkan

http://tanjungpinangpos.co.id/2011/03/harry-perda-pajak-kebutuhan-daerah/
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 06.37 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Batam bisa jadi kota internasional..

http://tanjungpinangpos.co.id/2011/01/batam-disiapkan-jadi-metropolitan/
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 06.35 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Kamis, 03 Maret 2011

Bila dinaikkan, tambahan penerimaan wajib dialokasikan utk tambahan belanja Program Kemiskinan

http://www.tempointeraktif.com/hg/wirausaha/2011/03/03/brk,20110303-317496,id.html
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 20.42 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Raperda Pajak Kota Batam memang hrs diuji Publik, bila tdk bisa digugat!

http://www.batampos.co.id/2011/mar/02/ranperda-pajak-harus-diuji-publik.html
Diposting oleh Harry Azhar Azis News di 20.40 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda
Langganan: Komentar (Atom)

Harry Azhar Azis News

Harry Azhar Azis News
Ade Komaruddin, Elvyn G. Masassya, Umar Juoro, Harry Azhar Azis

Mengenai Saya

Foto saya
Harry Azhar Azis News
Ketua BPK RI, sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan/Perbankan) DPR, Ketua Banggar DPR RI, Dapil Kepulauan Riau, PhD Oklahoma State University (2000, USA),lahir Tanjungpinang (1956)
Lihat profil lengkapku

Arsip Blog

  • ►  2016 (111)
    • ►  April (8)
    • ►  Maret (26)
    • ►  Februari (37)
    • ►  Januari (40)
  • ►  2015 (290)
    • ►  Desember (21)
    • ►  November (16)
    • ►  Oktober (30)
    • ►  September (8)
    • ►  Agustus (14)
    • ►  Juli (3)
    • ►  Juni (27)
    • ►  Mei (16)
    • ►  April (27)
    • ►  Maret (43)
    • ►  Februari (43)
    • ►  Januari (42)
  • ►  2014 (338)
    • ►  Desember (62)
    • ►  November (31)
    • ►  Oktober (27)
    • ►  September (20)
    • ►  Agustus (10)
    • ►  Juli (7)
    • ►  Juni (12)
    • ►  Mei (5)
    • ►  April (23)
    • ►  Maret (51)
    • ►  Februari (69)
    • ►  Januari (21)
  • ►  2013 (625)
    • ►  Desember (8)
    • ►  Oktober (6)
    • ►  September (7)
    • ►  Agustus (43)
    • ►  Juli (54)
    • ►  Juni (89)
    • ►  Mei (67)
    • ►  April (68)
    • ►  Maret (82)
    • ►  Februari (113)
    • ►  Januari (88)
  • ►  2012 (727)
    • ►  Desember (70)
    • ►  November (64)
    • ►  Oktober (73)
    • ►  September (22)
    • ►  Juli (38)
    • ►  Juni (110)
    • ►  Mei (56)
    • ►  April (61)
    • ►  Maret (87)
    • ►  Februari (96)
    • ►  Januari (50)
  • ▼  2011 (428)
    • ►  Desember (62)
    • ►  November (54)
    • ►  Oktober (86)
    • ►  September (41)
    • ►  Agustus (29)
    • ►  Juli (26)
    • ►  Juni (9)
    • ►  Mei (20)
    • ►  April (9)
    • ▼  Maret (16)
      • Soal tandatangan di uang kertas
      • DIPA dari APBN harus dibuat terbuka untuk publik
      • Potensi kehilangan penerimaan pajak bs mencapai rp...
      • Mengatasi pengangguran berarti mengatasi kemiskinan
      • Subsidi dan harga BBM telah menjadi masalah politi...
      • Revisi APBN 2011 tampaknya tidak terhindarkan..
      • Pergantian Anggota BPK hrs sesuai prosedur UU
      • Sebelum OJK terbentuk, BI tetap berfungsi mengawas...
      • Kasus Indomie layak diperhatikan
      • ternyata Pemerintah dan DPR blm ada kata sepakat s...
      • Buku APBD bukan rahasia negara, krn itu wajib dike...
      • Pelantikan Kahmi Kepri 2011-2016
      • Bila dikelola baik, pajak daerah justru membantu r...
      • Batam bisa jadi kota internasional..
      • Bila dinaikkan, tambahan penerimaan wajib dialokas...
      • Raperda Pajak Kota Batam memang hrs diuji Publik, ...
    • ►  Februari (11)
    • ►  Januari (65)

Pengikut

Tema Sederhana. Diberdayakan oleh Blogger.